Kebijakan Pemerintah yang Berpengaruh pada Kurangnya Partisipan Pemilu

    Beberapa kebijakan pemerintah yang menuai timbal balik negatif membuat mahasiswa menjadi kurang peduli terhadap nasib perpolitikan di Indonesia.  Mereka menjadi apatis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mengubah situasi dan kondisi yang lebih baik.  Contohnya saja, di media sosial kita seringkali menemui pendukung salah satu capres dan cawapres sedang berdebat hal-hal yang saling menjatuhkan satu sama lain.  Mahasiswa mulai merasakan bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan situasi politik yang sehat.

   Situasi politik di Indonesia bisa saja dihindari dari dulu jika saja pemerintah mengadakan pendidikan politik sejak dini sehingga tidak menjadi pemilih yang mengandalkan akal pikirannya secara prematur.  Jika saja pendidikan politik dilakukan sejak dini, maka tidak akan terjadi masalah sosial yang sangat parah seperti halnya politisasi agama oleh politisi. Mahasiswa yang seharusnya menjadi pilar berbangsa dan bernegara yang sudah kadung apatis ini, harus diusahakan unutk sedikit demi sedikit peduli kembali terhadap kancah politik.

   Setidaknya sekarang pemerintah sudah mulai bertindak untuk menanggulangi pemilih golput.  KPU mulai mengampanyekan pemilu 19 april nanti untuk diikuti oleh WNI yang telah terdaftar di daftar pemilih tetap.  Selain itu juga KPU aktif dalam sosialisasi pemilu.  Tapi bagi mahasiswa yang sudah melihat program ke depan tentu ini bukan merupakan solusi.  Sudah sepantasnya orang yang memimpin nanti memiliki suatu kerja nyata yang mampu menarik pemilih secara sukarela tanpa adanya suatu pikiran negativisme.